Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Desa melalui Sosialisasi Kebijakan Anti-Korupsi

Authors

  • Muh. Nasir Universitas Halu Oleo Author
  • Asriani Asriani Universitas Halu Oleo Author
  • Israjayanti Bosakrin Universitas Halu Oleo Author
  • Dewa Ayu Prasetya Sari Universitas Halu Oleo Author
  • Mardiana Mardiana Universitas Halu Oleo Author
  • Zulkifli Daud Universitas Halu Oleo Author

DOI:

https://doi.org/10.52423/kongga.v3i2.53

Keywords:

Anti-korupsi, transparansi, akuntabilitas, tata kelola desa, pengabdian masyarakat

Abstract

Korupsi masih menjadi salah satu tantangan utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik. Di tingkat pemerintahan desa, pengelolaan dana dan program pembangunan yang semakin besar menuntut adanya penguatan kapasitas aparatur desa dan masyarakat dalam memahami prinsip-prinsip anti-korupsi. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran aparatur desa serta masyarakat mengenai pentingnya transparansi dan akuntabilitas sebagai instrumen pencegahan korupsi di Desa Labunti, Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna. Metode yang digunakan adalah sosialisasi partisipatif melalui penyampaian materi, diskusi interaktif, dan sesi tanya jawab yang melibatkan pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, serta unsur masyarakat lainnya. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai konsep korupsi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Selain itu, kegiatan ini juga meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya keterlibatan dalam pengawasan pengelolaan anggaran dan pelaksanaan pembangunan desa. Tingginya partisipasi peserta selama kegiatan menunjukkan bahwa edukasi anti-korupsi dapat menjadi sarana efektif dalam membangun budaya integritas dan memperkuat tata kelola pemerintahan desa. Kegiatan ini memberikan kontribusi terhadap penguatan kapasitas aparatur dan masyarakat dalam mewujudkan pemerintahan desa yang lebih terbuka, partisipatif, dan bertanggung jawab.

References

Ceschel, F., Hinna, A., & Homberg, F. (2022). Public sector strategies in curbing corruption: A review of the literature. Public Organization Review, 22(3), 571–591. https://doi.org/10.1007/s11115-022-00639-4

Dixit, A. (2018). Anti-corruption institutions: Some history and theory. In New advances in experimental research on corruption (pp. 3–27). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-65684-7_2

Fox, J. A. (2007). The uncertain relationship between transparency and accountability. Development in Practice, 17(4–5), 663–671. https://doi.org/10.1080/09614520701469955

Ilham, M. (2022). Tackling corruption in Indonesia: Lessons learned and future directions. Journal of Public Representative and Society Provision, 2(3), 83–88. https://doi.org/10.55885/jprsp.v2i3.234

Marquette, H., & Peiffer, C. (2018). Grappling with the “real politics” of systemic corruption: Theoretical debates versus “real-world” functions. Governance, 31(3), 499–514. https://doi.org/10.1111/gove.12311

Muslim, M., & Mais, R. G. (2023). The interplay between transparency, accountability, and corruption: A contemporary discourse. Advances, 1(6). https://doi.org/10.60079/ajeb.v1i6.268

Ngatikoh, S., Kumorotomo, W., & Retnandari, N. D. (2020). Transparency in government: A review on the failures of corruption prevention in Indonesia. In Proceedings of the International Conference on Public Organization (ICONPO 2019). Atlantis Press. https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200301.010

Olken, B. A., & Pande, R. (2011). Corruption in developing countries. Annual Review of Economics, 4(1), 479–509. https://doi.org/10.1146/annurev-economics-080511-110917

Rahmafillah, R., Putri, R. Y. A., & Sartika, R. (2025). The effectiveness of anti-corruption policies in the digital age: A literature review on the use of technology in the eradication of corruption. Hermeneutika, 9(2), 146–150. https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v9i2.10043

Salvador, M., & Inclán, D. D. V. (2025). Transparency in public management: A key element in the fight against corruption. In Transparency and Accountability in Public Administration. IntechOpen. https://doi.org/10.5772/intechopen.1011297

Santiso, C. (2022). GovTech against corruption: What are the integrity dividends of government digitalization? Data & Policy, 4, e39. https://doi.org/10.1017/dap.2022.31

Sudirman, F. A., & Alam, S. (2026). Mapping the Evolution of E-Government in ASEAN: A Bibliometric Analysis (2011–2024). Jurnal Borneo Administrator, 22(1), 17–36. https://doi.org/10.24258/jba.v22i1.1691

Downloads

Published

2025-12-25

How to Cite

Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Desa melalui Sosialisasi Kebijakan Anti-Korupsi. (2025). Kongga : Jurnal Pengabdian Masyarakat, 3(2), 44-48. https://doi.org/10.52423/kongga.v3i2.53